Kegawatdaruratan 57,9 % penyakit stroke telah terdiagnosis oleh nakes.

Kegawatdaruratan
dapat terjadi
dimana saja, kapan saja dan menimpa seseorang atau sekelompok orang. Kegawatdaruratan
dapat berupa serangan penyakit secara mendadak, kecelakaan atau bencana alam.
Keadaan seperti itu membutuhkan pertolongan segera berupa pertolongan pertama
sampai pertolongan lanjut dengan cara yang benar dan tepat di rumah sakit.
Tindakan pertolongan tersebut bertujuan menyelamatkan jiwa
penderita, mencegah dan membatasi terjadinya kecacatan serta meringankan penderitaan (Purwadianto & Sampurna, 2013).

Menurut WHO (2017a) penyakit
jantung iskemik, stroke, penyakit paru obstruktif kronik dan infeksi
pernapasan bawah merupakan pembunuh  tertinggi didunia selama dekade
terakhir. Penyakit kronis menyebabkan meningkatnya jumlah kematian di seluruh
dunia. Angka kematian akibat penyakit diabetes meningkat dari 1,0 juta (1,8%)
kematian pada tahun 2000 menjadi 1,6 juta (2,8%) kematian pada tahun 2015.
Kematian akibat demensia meningkat lebih dari dua kali lipat antara 2000 dan
2015, menjadikannya 7 penyebab utama global kematian pada tahun 2015. 5 juta
orang setiap tahun meninggal akibat cedera. Kecelakaan lalu lintas menyumbang 3700
kematian setiap hari pada tahun 2015.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Berdasarkan
pernyataan dari Dr Renu Garg, Penasihat Regional (Pakar) Penyakit Tidak
Menular, WHO SEARO dalam health.detik.com (2012) menyebutkan bahwa Penyakit
Tidak Menular (PTM) merupakan penyebab kematian paling banyak di Asia Tenggara.
PTM tersebut adalah penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung, stroke,
diabetes tipe 2, kanker dan gangguan pernapasan kronis yang bergantung terhadap
4 faktor risiko seperti kebiasaan merokok, pola makan yang tidak sehat,
kurangnya olahraga dan konsumsi alkohol. Jumlah kematian yang disebabkan oleh
penyakit tidak menular adalah sebanyak 55 % atau sekitar 7,9 juta kasus per
tahunnya di Asia Tenggara, sedangkan kematian akibat wabah penyakit menular
seperti demam berdarah dan sebagainya sebanyak 35 persen dan 10,7 persen
disebabkan karena kecelakaan. Pada tahun 2015, penyakit jantung koroner menjadi
penyumbang kematian tertinggi di Asia tenggara pada tahun 2015 yaitu sebesar
104 kasus per 100.000 populasi. Angka kematian cidera kecelakaan lalu lintas
menduduki peringkat ke-10 dengan jumlah kematian sebesar 20 kasus per 100.000
populasi (WHO, 2017b).

Berdasarkan
laporan hasil Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) pada tahun 2013, prevalensi
penyakit jantung koroner, gagal jantung, dan stroke meningkat seiring bertambahnya
umur. Prevalensi
stroke di Indonesia sebanyak 57,9 % penyakit
stroke telah terdiagnosis oleh nakes. Terdapat peningkatan angka prevalensi
cedera  pada tahun 2007 sebesar 7,5%
menjadi 8,3 % pada tahun 2013. Secara nasional prevalensi  sebesar 8,2%, dengan prevalensi tertinggi
ditemukan di Sulawesi Selatan (12,8%) dan terendah di Jambi (4,5%). Penyebab
cedera terbanyak yaitu jatuh sebesar 40,9% dan kecelakaan sepeda motor sebesar
40,6% dengan proporsi jatuh tertinggi di Nusa Tenggara Timur (55,5%) dan
terendah di Bengkulu (26,6%) (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Kementerian Kesehatan RI, 2013).

Pada tahun 2030 diprediksi akan
terjadi perpindahan penyakit menular menjadi penyakit tidak menular. Berdasarkan
data dari WHO (2010), penyakit tidak menular (PTM) seperti penyakit jantung,
stroke, kanker, diabetes melitus, cedera dan penyakit paru obstruktif kronik
serta penyakit kronik lainnya merupakan penyebab kematian di seluruh dunia
sebesar 63% dengan membunuh 36 juta jiwa per tahun (WHO, 2010). Di Indonesia,
penyakit menular masih merupakan masalah kesehatan yang penting dengan angka
morbiditas dan mortalitas yang semakin meningkat secara bersamaan. Hal tersebut
berdampak negatif pada ekonomi dan produktivitas bangsa dan menimbulkan
kecacatan termasuk kecacatan permanen. Jumlah kasus baru PTM yang dilaporkan
secara keseluruhan pada tahun 2015  sebesar 603.840  kasus dengan jumlah kasus tertinggi yaitu hipertensi
sebesar 57,87%, diikuti DM sebesar 18,33%, Kanker sebesar 11,50%, jantung
sebesar 3,91%, dan stroke sebesar 2,87% (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2015).

Sesuai
dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat. Layanan
kegawatdaruratan 119 merupakan terobosan 
baru Kementerian Kesehatan akibat tingginya kasus kegawatdaruratan. Masyarakat
dapat mengakses layanan kegawatdaruratan medis 119 secara luas dan gratis  melalui telepon seluler maupun telepon rumah.
Peluncuran Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) sebagai salah
satu upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik guna mewujudkan
masyarakat Indonesia yang sehat. Hal tersebut dalam rangka mewujudkan agenda ke
lima Nawa Cita yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Layanan 119
merupakan kolaborasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam hal
ini adanya integrasi layanan antara Pusat Komando Nasional atau National
Command Center (NCC) yang berada di Kantor Kementerian Kesehatan Jakarta
dengan Public Safety Center (PSC) yang berada di tiap Kabupaten/Kota (Komunikasi dan
Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI, 2016).

Layanan kegawatdaruratan medis 119 yang merupakan layanan
kolaborasi nasional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah masuk sebagai
salah satu TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017 dari empat inovasi
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Masyarakat kesulitan memperoleh
layanan emergensi ketika dalam kondisi gawat darurat. Beberapa manfaat adanya
layanan emergensi medis 119 antara lain
(1) masyarakat
semakin dekat dengan  akses layanan emergensi yang bisa
diakses selama 24 jam sehari secara terus menerus, (2) menggunakan kode
akes 119  yang terpadu secara nasional, mudah
di akses dan gratis, (3) menggunakan pendekatan Public Safety
Center (PSC) 119 yang daapat memberikan layanan call center  dan memberikan layanan emergensi langsung ke pasien/korban, dan (4)  pola pembiayaan bersumber dari
 pemerintah dan atau CSR
(Hukormas Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, 2017
mengutip pernyataan dr. Bambang Wibowo). Layanan emergensi medis 119 dapat memberikan pertolongan pertama
pada kasus kegawatdaruratan dan mempercepat waktu penanganan atau respon time
pasien dengan kondisi gawat darurat (Hukormas Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, 2017
mengutip pernyataan dr. Untung Suseno ).

Sesuai
dengan instruksi
Presiden No.4 Tahun 2013 tentang  tentang program dekade aksi
keselamatan jalan, menyatakan seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia harus membentuk PSC sebagai pusat
koordinasi layanan kegawatdaruratan di suatu daerah. Pada 1 Juli 2016 layanan
119 mulai dapat difungsikan di 27 lokasi/titik di Indonesia. PSC bekerjasama
dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dengan lokasi kejadian untuk
mobilisasi ataupun merujuk pasien guna mendapatkan penanganan gawat darurat
sesuai dengan kondisi pasien. Pelaksanaan PSC dapat dilaksankanan secara
bersama-sama dengan unit teknis lainnya di luar bidang kesehatan seperti
kepolisian dan pemadam kebakaran tergantung kekhususan dan kebutuhan daerah.

Sesuai peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu
(SPGDT) pasal 4 ayat (3) menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan SPGDT di
Provinsi Jawa Tengah maka dibentuk PSC melalui call center 119 di setiap Kabupaten/Kota di daerah. Pada
kamis, 1 Agustus 2016 pemerintah Kabupaten Batang telah meluncurkan Program
Aplikasi Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) yang dapat
digunakan melalui smartphone berbasis
android disebut dengan Si Slamet untuk mempermudah pelayanan dalam kondisi
darurat kepada masyarakat. Belasan mobil ambulans dan sepeda motor telah
disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Batang untuk memberikan pelayanan darurat
kepada masyarakat. Kendaraan sepeda motor 
digunakan untuk wilayah yang tidak bisa dilalui oleh mobil ambulans
sehingga pelayanan darurat pada masyarakat tidak terganggu dan berjalan lancar.
Sebagai bentuk sosialisasi dan memberi pemahaman terkait aplikasi sistem penanggulangan gawat darurat terpadu kepada masyarakat, pemeintah
Kabupaten Batang telah mengumpulkan kepala desa dan memasang spanduk (Liputan6.com, 2016 mengutip pernyataan Bupati Batang).

Hasil
peneliatian yang dilakukan oleh Mustafa (2016) menyebutkan bahwa dalam
implementasi program PSC di Kabupaten Tulungagung pelaksanaan kerjasama telah
dilaksanakan oleh RSUD Dr.ISkak Polrs, dan BPBD sebagai stakeholder utama. Beberapa faktor hambatan yang muncul dalam
pelaksanaan kerjasama tersebut diantaranya faktor budaya top down terkait dengan
penyediaan sumber daya dan penyusunan birokrasi, faktor institusi terkait
dengan disposisi, dan faktor politik terkait dengan penyediaan sumber daya dan
struktur penyusunan birokrasi. Pelaksanaan integrasi antar stakeholder telah diatur dalam SOP yang harus dilaksanakan bersama
sebagai panduan penanganan kegawatdaruratan. Para stakeholder yang terlibat sudah diatur dalam peraturan bupati
setempat. Akan tetapi kerjasama dalam pengkomunikasian program kepada
masyarakat dan penyedia sumber daya untuk mendukun pelakanaan program belum
diatur secara deraildan terstruktur. 

Penguatan pelayanan kesehatan
merupakan salah satu dari tiga pilar utama Program Indonesia Sehat. Strategi
dalam penguatan pelayanan kesehatan di antaranya yaitu strategi peningkatan
akses pelayanan kesehatan dengan optimalisasikan sistem rujukan dan peningkatan
mutu pelayanan kesehatan. Salah satu cara yang dilakukan kementerian kesehatan
yaitu melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT). Adanya
kebutuhan masyarakat akan suatu sistem penanganan kegawatdaruratan yang standar
dan terpadu di Indonesia, dari awal tempat kejadian, selama perjalanan menuju
fasilitas pelayanan kesehatan, selama menerima bantuan di fasilitas pelayanan
kesehatan sampai paska penanganan melatarbelakangi lahirnya sistem
penanggulangan gawat darurat terpadu (SPGDT) tersebut. Pelaksanaan SPGDT
melibatkan berbagai unsur seperti tenaga kesehatan, pelayanan ambulans, sistem
komunikasi dan masyarakat umum. Terwujudya SPGDT diperlukan pembentukan suatu
sistem yang terintegrasi, mulai dari pra-Fasilitas Pelayanan Kesehatan, intra
Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan antar Fasilitas Pelayanan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017).

Pemerintah Kabupaten/Kota harus membangun Pusat Pelayanan
Keselamatan Terpadu/Public Safety Center (PSC) sebagai ujung tombak
pelayanan respon cepat untuk menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang
berhubungan dengan kegawatdaruratan. Dengan Public Safety Center (PSC) 119
diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan informasi tentang
 rumah sakit mana yang paling siap dapat
memberikan layanan kedaruratan, petunjuk untuk pertolongan pertama dan
menggerakan ambulan rumah sakit untuk penjemputan pasien hanya dengan mengakses
kode telepon 119. Bagaimana PSC 119 sebagai layanan cepat tanggap darurat kesehatan  mampu menekan angka kematian akibat kondisi
gawat daurat bagi korban sebelum ditangani oleh rumah sakit,
hal inilah yang menjadi tugas Dinas Kesehatan agar PSC 119 menjadi efektif
sebagai suatu suatu layanan kegawatdaruratan.